Rapat Paripurna, Wagub Kalbar Paparkan Raperda Pertanggungjawaban APBD 2020

PONTIANAK – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Barat  menggelar rapat paripurna, tentang nota penjelasan Gubernur Kalbar terhadap rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah prov kalbar tahun 2020. Pada kesempatan tersebut, Wakil Gubernur Kalimantan Barat H. Ria Norsan menyampaikan pidato nota penjelasan Gubernur Kalbar terhadap rancangan peraturan daerah tentang pertanggung jawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah prov kalbar tahun 2020.

Dalam sambutanya tertulisnya, Wagub Kalbar H. Ria Norsan mengatakan adanya reformasi pengelolaan keuangan daerah yang ditandai dengan ditetapkannya pakert regulasi penggelolaan keuangan negara0daerah yaitu undang-undang nomor 17 tahun 2003 tentang keuangan negara nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah, disebutkan pada pasal 320 ayat (1) bahwa kepala daerah menyampaikan rencana peraturan daerah tentang  pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD dengan melampiri laporan keuangan yang telah diperiksa oleh badan pemeriksa keuangan paling lambat 6 (enam) bulan anggaran terakhir.

Pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah daerah merupakan bagian dari tugas konstitusional BPK, dan sebagai rangkaian akhiri dari proses pemeriksaan tersebut sebagaimana yang diamanahkan dalam undang-undang nomor 15 tahun 2004 tentang pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara dan undang – undang nomor 15 tahun 2006 tentang badan pemeriksa keuangan, BPK telah melakukan pemeriksaan laporan keuangan pemerintah prov kalbar tahun anggaran 2020, yang terdiri dari; laporan raelisasi anggaran (LRA), laporan perubahan saldo anggaran lebih (LPSAL), neraca, laporan operasional (LO), laporan arus kas (LAK),laporan perubahan ekuitas (LPE), dan Catatan atas laporan keuangan (CaLK).

Bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan APBD adalah laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) yang kredibilitasnya tercermin dari hasil audit badan pemeriksa keuangan (BPK). Pemerintah ditujukan untuk memberikan opini atas kewajaran laporan keuangan pemerintah prov kalbar tahun 2020, dengan memperhatikan kesesuaian dengan standar akuntabilitasi pemerintah (SAP), kecukupan pengungkapan, kepatuhan terhadap perundang-undangan, dan efektifitas sistem pengendalian intern, ujar Wagub Kalbar.

Rapat paripurna, rabu (30/06/2021), dilaksanakan secara virtual. di pimpin Ketua DPRD Prov Kalbar, M. Kebing L, didampingi Wakil Ketua I Prabasa Ananatur, Wakil Ketua II Sy. Amin Muhammad, dan Wakil Ketua III Suriansyah. yang dihadiri anggota dewan, Staf Ahli Gubernur, Asisten Sekretaris Daerah dan Kepala perangkat daerah dilingkungan pemprov kalbar, pimpinan Instansi vertikal, BUMN, BUMD, serta para undangan lainnya.

Komentar

Komentar sepenuhnya tanggung jawab pribadi. Bijaklah dalam memilih kata yang tidak mengandung pelecehan, intimidasi, dan SARA. Salam hangat. [Redaksi]

News Feed