Sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) tak dapat disangkal memiliki peran penting dalam menopang perekonomian nasional, sehingga peningkatan daya saing UMKM
Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi) meluncurkan program tahunan bertajuk Apkasi Otonomi Expo 2022, Trade, Tourism & Investment dengan hastag #AOE2022. Tema
Pakar ekonomi, yang juga Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) Universitas Nasional, Kumba Digdowiseiso menilai bahwa penetapan Indonesia sebagai Presidensi G20 akan
Pimpinan Nasional Perhimpunan Pergerakan Indonesia (PPI) menyatakan bahwa rencana Pemerintah untuk mengeluarkan jenis barang sembako dan sekolah dari daftar bebas Pajak Pertambahan
Pemerintah menyatakan akan mengimpor beras sebanyak 1 juta ton pada tahun 2021. Kebijakan ini mendapat sorotan dari berbagai kalangan, mulai petani, analis
Kehadiran e-commerce sudah pasti memberikan manfaat bagi masyarakat secara umum. Bukan hanya bagi pihak penjual, namun juga pembeli. Secara umum, banyak sekali
Gubernur Kalimantan Barat (Kalbar) H. Sutarmidji,S.H., M.Hum,. menerima Audiensi Kepala Perum Bulog Kantor Wilayah Kalbar, M. Rizal Mulyawan Latief, bertempat di Ruang
Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kotawaringin Timur menggelar Webinar Untuk membangun pemahaman, kepercayaan, dan partisipasi publik mewujudkan program recovery atau pemulihan perekonomian
Presiden Joko Widodo meninjau Pusat Sumber Benih dan Persemaian Rumpin pada Jumat (27/11/2020). Lokasi tempat persemaian tersebut terletak di Kecamatan Rumpin, Kabupaten
Pemerintah berencana menaikkan cukai rokok pada 2021 mendatang dengan mempertimbangkan sejumlah hal. “Kami akan terus formulasikan kebijakan berdasarkan lima area yang dipertimbangkan,”
Upah Minimum Kabupaten Karawang menjadi yang tertinggi di Jawa Barat dengan angka Rp4.798.312 atau mengalami kenaikan Rp203.987,46 (sebelumnya Rp4.594.324,54). UMK tersebut tertuang
Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir mengatakan bahwa PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk dapat menjadi kepercayaan investor karena mampu beradaptasi
Sebanyak 2,4 juta tenaga pendidik non Pegawai Negeri Sipil (PNS) di bawah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan serta Kementerian Agama akan mendapatkan bantuan
