Dekolonisasi Bank Dunia dan IMF

Jason Hickel, seorang akademisi dari Universitas London yang juga Anggota Royal Society of Arts mengkritik keras keberadaan Bank Dunia dan IMF.

Menurutnya instutusi-institusi tersebut didesain dengan prinsip kolonial, dan berkarakter kolonial dari sejak berdiri hingga hari ini. Akibatnya kesenjangan ekonomi negara-negara di dunia terlihat sangat kentara.

Jason Hickel mengusulkan agar dilakukannya perubahan mendasar pada Bank Dunia dan IMF yaitu dengan cara melakukan dekolonisasi sistem di Bank Dunia dan IMF sehingga institusi tersebut menjadi lebih adil dan demokratis dalam tatanan perekonomian dunia.

Hal ini ia ungkapkan dalam tulisan opininya yang dimuat dalam aljazeera.com (26/11/2020). “Jika kita ingin mendapatkan kesempatan pada ekonomi global yang lebih adil, kita perlu mulai dengan mendekolonisasi institusi tata kelola ekonomi”. Kutip Jason Hickel dalam tulisannya tersebut.

Kenapa ini harus dilakukan? Jason Hickel membedah fakta-fakta kebobrokan sistem di Bank Dunia dan IMF.

Publik barangkali berasumsi bahwa faktanya saat ini ketidaksetaraan antara bagian selatan dan bagian Utara dunia (Amerika Serikat, Eropa Barat, Jepang, Kanada, dan Australia) telah menurun selama beberapa dekade terakhir.

Namun, dalam pandangan Jason Hickel justru sebaliknya yang terjadi, kesenjangan pendapatan per kapita antara Selatan dan Utara telah meningkat empat kali lipat sejak tahun 1960. Praktik kolonialisme masih mengiringi kita, meski terlihat bahwa negara-negara miskin secara bertahap mulai mampu “mengejar” negara yang lebih kaya.

Tren ketimpangan ekonomi dunia ini sebagian besar menurut Jason disebabkan oleh ketidakseimbangan kekuatan dalam ekonomi dunia. Sederhananya, negara-negara kaya memiliki pengaruh yang tidak proporsional dalam hal menetapkan aturan perdagangan dan keuangan internasional – dan mereka cenderung melakukan praktik yang egois dengan cara mengutamakan kepentingan ekonomi mereka sendiri, bahkan dengan cara mengorbankan negara lain.

Problem Distribusi Kekuasaan

Akar masalah utamanya adalah Bank Dunia dan IMF saat ini masih dijalankan dengan sistem yang praktiknya sangat tidak demokratis.

Jason berharap Bank Dunia dan IMF menerapkan model representasi yang demokratis sesuai dengan Sidang Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa, atau mungkin dihitung menurut populasi.

Selama beberapa dekade sejak institusi besar dunia itu didirikan, para pemimpin Bank Dunia dan IMF tidak dipilih, tetapi dinominasikan oleh AS dan Eropa. Menurut kesepakatan tak terucapkan, Akibatnya presiden Bank Dunia selalu dari AS, sedangkan presiden IMF selalu dari Eropa.

Selain itu, hak suara di lembaga-lembaga ini juga condong ke negara-negara kaya. AS memiliki hak veto de facto atas semua keputusan penting, dan bersama-sama dengan anggota G7 lainnya dan Uni Eropa mengontrol lebih dari setengah suara di kedua lembaga. Negara-negara berpenghasilan menengah dan rendah, yang bersama-sama merupakan 85 persen dari populasi dunia, memiliki bagian minoritas.

Jika melihat alokasi suara per kapita, terjadi ketimpangannya sangat ekstrim. Untuk setiap suara yang dimiliki rata-rata orang di belahan dunia Utara, rata-rata orang di belahan bumi Selatan hanya memiliki seperdelapan suara (dan rata-rata Asia Selatan hanya memiliki satu per 20 suara).

Tidak hanya ada kontrol minoritas atas pembuatan kebijakan ekonomi global, ada juga ketidakseimbangan ras yang jelas: rata-rata, suara orang kulit berwarna hanya bernilai sebagian kecil dari rekan-rekan mereka.

Dalam beberapa kasus, perbedaan antarnegara sangat mencolok.

Misalnya Bangladesh dan Nigeria, keduanya merupakan koloni Inggris. Di IMF, suara orang Inggris hari ini bernilai 41 kali lebih banyak daripada suara orang Bangladesh, dan 23 kali lebih banyak daripada suara orang Nigeria.

Praktik Kolonialisme

Dan ini adalah abad ke-21; beberapa dekade setelah akhir pemerintahan kolonial. Ketimpangan yang menjadi ciri hak suara di Bank Dunia dan IMF berakar pada masa kolonial.

Bagaimanapun, lembaga-lembaga ini didirikan pada tahun 1944. Negara-negara yang pada waktu itu merupakan koloni (seperti India) diintegrasikan ke dalam sistem dengan syarat-syarat yang tidak setara, di bawah penjajah mereka.

Koloni lain tidak diizinkan untuk bergabung sampai setelah kemerdekaan, dalam beberapa kasus sampai tahun 1970-an dan 80-an. Lembaga-lembaga ini dirancang di bawah kolonialisme dan mereka tetap dalam hal-hal utama berkarakter kolonial.

Hak suara di Bank Dunia dialokasikan sesuai dengan pembagian keuangan masing-masing negara. Di IMF, ini terutama didasarkan pada produk domestik bruto (PDB), dengan beberapa pertimbangan juga diberikan pada “keterbukaan pasar” suatu negara.

Akibatnya, negara-negara yang menjadi kaya pada masa penjajahan sekarang menikmati kekuasaan yang tidak proporsional dalam menentukan aturan ekonomi global. Ketimpangan melahirkan ketimpangan.

Para pembela sistem ini berpendapat bahwa ini adalah pendekatan yang sah: masuk akal, kata mereka, bahwa ekonomi yang lebih besar harus memiliki kekuasaan lebih besar atas keputusan yang berkaitan dengan ekonomi global.

Tetapi pikirkan implikasi dari klaim ini. Dalam sistem politik nasional mana pun, kami akan menolak gagasan bahwa orang kaya harus memiliki lebih banyak hak suara daripada orang miskin, dan lebih banyak pengaruh atas keputusan kebijakan ekonomi.

Praktik ini menurut Jason sangat buruk dan menjijikkan. Namun, anehnya plutokrasi tersebut justru dinormalisasi di sistem Bank Dunia dan IMF.

Ketidakseimbangan dalam hak suara ini membantu menjelaskan mengapa Bank Dunia dan IMF mampu menerapkan program penyesuaian struktural neoliberal di seluruh belahan dunia Selatan selama 40 tahun terakhir.

Program-program ini – berfokus pada privatisasi, penghematan, dan liberalisasi pasar paksa – telah menciptakan peluang keuntungan yang menguntungkan bagi perusahaan multinasional, tetapi memiliki efek yang menghancurkan di Selatan: selama 1980-an dan 90-an, mereka menyebabkan pendapatan menurun dan kemiskinan meningkat, dan dalam beberapa kasus dipicu puluhan tahun resesi dan stagnasi.
Hingga saat ini, dampak negatif terus terjadi pada kesehatan, termasuk kematian bayi dan ibu.

Jason menilai bahwa kebijakan merusak ala kolonialisme seperti itu tidak akan pernah bisa diterima di bawah prinsip demokrasi.

Dekolonisasi

Telah lama ada seruan dari masyarakat sipil dan para pemimpin politik di Selatan dunia untuk mendemokratisasi Bank Dunia dan IMF.

Setidaknya, para kritikus berpendapat bahwa pemimpin lembaga-lembaga ini harus dipilih dalam proses yang transparan.

Dan mereka menyerukan sistem “mayoritas ganda” sehingga keputusan penting tidak hanya membutuhkan mayoritas pemegang saham tetapi juga mayoritas negara anggota.

Hal ini akan memastikan bahwa negara-negara global Selatan memiliki suara yang lebih adil dalam keputusan yang memengaruhi mereka, dan kekuatan untuk memblokir kebijakan yang merugikan.

Selama beberapa dekade, tuntutan ini tidak didengarkan. Tetapi tahun ini mereka menerima dorongan dari Sekretaris Jenderal PBB António Guterres, yang, saat memberikan ceramah untuk Nelson Mandela Foundation, menyerukan reformasi demokratis atas hak suara di Bank Dunia dan IMF.

Ini mewakili pembukaan bersejarah, dan juru kampanye harus menangkapnya. Jika kita ingin mendapatkan kesempatan pada ekonomi global yang lebih adil, kita perlu mulai dengan mendekolonisasi institusi tata kelola ekonomi.

Sumber : Disadur dari tulisan Jason Hickel. https://www.aljazeera.com/opinions/2020/11/26/it-is-time-to-decolonise-the-world-bank-and-the-imf/

Komentar

Komentar sepenuhnya tanggung jawab pribadi. Bijaklah dalam memilih kata yang tidak mengandung pelecehan, intimidasi, dan SARA. Salam hangat. [Redaksi]

News Feed